Polisi Bakal Pangkas Jalur Pemasok Senjata ke Papua

Polisi Bakal Pangkas Jalur Pemasok Senjata ke Papua
Polisi Bakal Pangkas Jalur Pemasok Senjata ke Papua

Ilustrasi

KENDARIPOS.CO.ID — Kelompok yang dituding telah menyandera ribuan warga di dua kampung di Mimika diyakini polisi memiliki 35 pucuk senjata laras panjang. Tak semuanya hasil rampasan. Ada juga yang dipasok dari luar negeri.  Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rikwanto mengatakan, mengenai dari negara mana asal senjata itu dan bagaimana cara mendapatkannya sedang dilakukan penelusuran. ”Kita lihat ya,” terangnya.

Dengan diketahui bahwa senjata yang dikuasai kelompok yang oleh polisi disebut kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) itu berasal dari luar negeri dan rampasan, setidaknya Polri bisa melakukan upaya untuk mencegah. Salah satunya, dengan memangkas jalur pengiriman senjata tersebut.
”Macem-macem jalurnya, ya dipangkas harusnya,” paparnya.

Sementara Juru Bicara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat (TNPPB) Sebby Sambom menolak bila senjata mereka disebut berasal dari luar negeri. Menurutnya, semua senjata yang dimiliki kelompoknya merupakan rampasan dari aparat. ”Saat aparat itu dilumpuhkan kami rampas senjatanya,” ujarnya.

Bahkan, dia mengaku bila sempat menembus sebuah gudang senjata milik aparat Indonesia. ”Kami bongkar semua gudangnya, kami ambil senjatanya,” paparnya kepada Jawa Pos.

Selain itu, jumat (24/11) terjadi penembakan yang diduga dilakukan KKSB terhadap mobil dinas Kasatgas Amole AKBP Soeroso di Mile 61 sekitar pukul 10.00. ”Ada 6 orang yang menembaki mobil tersebut,” jelas Kabidhumas Polda Papua A. M. Kamal.

Penembakan dilakukan dari jarak yang cukup dekat sekitar 25 km. Setelah dilakukan tembakan balasan, KKSB tersebut melarikan diri. ”Kami berupaya mengejar mereka. Tidak ada korban dalam insiden penembakan ini,” terangnya. Kamal menjelaskan, saat ini masalah utama yang dihadapi warga Banti dan Kimbeli adalah soal keberlanjutan hidup mereka. Mereka telah kehilangan tempat tinggal, hartanya dirampas dan juga tidak memiliki pekerjaan. ”Bagaimana caranya agar mereka bisa hidup lebih layak,” terangnya.

Bila, mereka memutuskan kembali ke kedua desa, kondisinya kurang memungkinkan. Pasalnya, kondisi tanah tidak subur hingga tidak mungkin untuk pertanian. ”Persediaan makanan juga tidak ada di kedua desa itu,” paparya.

Dia menjelaskan, saat ini masih diupayakan untuk menemukan solusi dengan musyawarah antara TNI-Polri dengan warga. ”Beberapa waktu lalu mereka meminta pindah ke Mimika, namun lokasi dan siaa yang memfasilitasi masih dicari,” terangnya.

Menurutnya, warga Banti dan Kimbeli membutuhkan bantuan semua pihak agar kehidupan mereka bisa berlanjut setelah terisolasi dan mengalami perampasan harta benda. ”Ini masalah semua pihak, termasuk pemda,” ujarnya. (idr/ttg/jpg)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.