Kesepakatan pemulangan Muslim Rohingya, 300 pengungsi setiap hari

Kesepakatan pemulangan Muslim Rohingya, 300 pengungsi setiap hari

Hak atas foto Getty Images Image caption Bangladesh menyatakan tujuan kesepakatan adalah memulangkan semua pengungsi Rohingya dalam waktu dua tahun.

Bangladesh dan Myanmar sudah mencapai kesepakatan untuk memulangkan ratusan ribu pengungsi umat Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di negara bagian Rakhine.

Myanmar sepakat untuk menerima kembali 1.500 umat Muslim Rohingya setiap pekannya dan Bangladesh menyatakan tujuan akhirnya adalah memulangkan semua pengungsi dalam waktu dua tahun.

Diperkirakan sekitar 740.000 orang Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh sejak maraknya kekerasan di Rakhine pada tahun 2016 dan 2017.

Dalam aksi kekerasan terakhir sejak akhir Agustus 2017 lalu saja -di kawasan yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Muslim Islam itu- sekitar 600.000 mengungsi ke Bangladesh.

Investigasi BBC: PBB sengaja hindari angkat masalah Rohingya di Myanmar Apakah Paus Fransiskus akan menyebut 'Rohingya' di Myanmar? Cegah Muslim Rohingya pulang, Myanmar 'tanam ranjau darat'

Badan-badan bantuan mengungkapkan keprihatinan akan kemungkinan pemulangan paksa umat Rohingya tersebut.

Pihak berwenang Bangladesh mengatakan keluarga rencananya akan dipulangkan secara bersamaan, termasuk para anak yatim, dan 'anak-anak yang lahir dari insiden yang tidak diinginkan', yang merujuk pada anak-anak yang lahir karena pemerkosaan.

Hak atas foto Reuters Image caption Kesepakatan pemulangan mencakup umat Muslim Rohingya yang mengungsi akibat kekerasan Oktober 2016 dan Agustus 2017.

____________________________________________________________________

Orang Rohingya -yang pada awal 2017 lalu diperkirakan jumlahnya sekitar satu juta jiwa di Myanmar- merupakan satu dari beberapa etnis minoritas di negara dengan penduduk mayoritas umat Buddha.

Mereka merupakan komunitas Muslim terbesar di Myanmar dan sebagian besar tinggal di negara bagian Rakhine.

Memiliki bahasa dan budaya sendiri, nenek moyang Rohingya adalah para pedagang Arab dan kelompok etnis lainnya yang sudah berada di kawasan itu selama beberapa generasi.

Hak atas foto AFP Image caption Sejak tahun 1970-an, banyak umat Rohingya yang mengungsi ke negara kawasan, termasuk Indonesia dan Malaysia.

Pemerintah Myanmar membantah Rohingya sebagai warga negaranya dan bahkan tidak diikutkan dalam sensus tahun 2014 lalu, yang membuat mereka tidak diakui sebagai penduduk negara.

Sejak tahun 1970-an, banyak umat Rohingya yang mengungsi ke beberapa negara kawasan, termasuk ke Indonesia dan Malaysia.

Namun dalam beberapa tahun belakangan -sebelum krisis terbaru pada Agutus 2017- ribuan orang Rohingya menempuh perjalanan berbahaya ke luar dari Myanmar untuk melarikan diri dari kekerasan etnis maupun kekejaman aparat militer Myanmar.

______________________________________________________________________

Namun para umat Rohingya di Bangladesh mengungkapkan kekhawatiran untuk pulang ke Myanmar, tempat mereka menghadapi kekerasan dari kelompok militan Budha -yang merupakan penduduk mayoritas di Myanmar- dan juga dari militer.

Sirajul Mostofa -seorang pemimpin komunitas di tempat pengungsian Cox's Bazaar, Bangladesh- mengatakan kepada BBC: "Kami masih belum jelas tentang kesepakatan yang ditanda-tangani."

"Prioritas kami adalah mereka harus memberi kami kewarganegaraan sebagai Rohingya. Yang kedua adalah mereka mengembalikan tanah kami. Ketiga, keamanan kami harus dijamin secara internasional. Jika tidak, hal itu tidak bagus buat kami."

Hak atas foto AFP Image caption Orang Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar namun dianggap pendatang haram dari Bangladesh.

Menteri Luar Negeri Bangladesh, Shahidul Haque, mengatakan kepada BBC Bangla bahwa pemerintahnya ingin memulangkan kelompok Rohingya lebih cepat.

"Kami minta mereka menerima 15.000 setiap pekan. Namun mereka mengatakan akan menerima 300 orang setiap harinya, jadi 1.500 setiap pekan."

"Jadi kami mencapai kompromi bahwa kami akan memulangkan sekitar 300 orang setiap harinya namun akan ditinjau dalam waktu tiga bulan dan jumlahnya mungkin meningkat."

Sementara itu Menteri Luar Negeri Myanmar, U Myint Thu, mengatakan kepada BBC Myanmar bahwa proses pemulangan akan dimulai pada 23 Januari.

Dia menambahkan tiga tempat transit untuk para pegungsi yang pulang 'sedang dibangun' dan ada rencana untuk membangun kampung-kampung yang baru.

Juru bicara Komisi PBB untuk Pengungsi, Andrej Mahecic, mendesak pemerintah Myanmar mengatasi penyebab dari krisis pengungsi tersebut dan para pengungsi sebaiknya kembali jika memang mereka merasa aman untuk pulang.

Dia menambahkan ada tantangan besar yang dihadapi, termasuk jaminan bahwa umat Muslim Rohingya 'diberitahu tentang situasi di wilayah asal mereka' dan 'didengar keinginannya, bahwa keamanan mereka dijamin.'

Hak atas foto Getty Images Image caption Umat Muslim Rohingya mendaftar untuk mendapat bantuan pangan di tempat penampungan di Cox's Bazar, Bangladesh.

Kesepakatan antara Bangladesh dan Myanmar ini hanya mencakup para pengungsi yang menyeberang ke Bangladesh setelah serangan kelompok militan Rohingya atas pos-pos polisi pada Oktober 2016 dan Agustus 2017.

Kedua serangan itu memicu operasi militer dan juga kekerasan dari kelompok militan Budha, yang meluas hingga dugaan terjadinya pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan atas orang Rohingya.

Para pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh sebelum Oktober 2016 tidak tercakup dalam kesepakatan.

Siapa yang bisa membantu Muslim Rohingya di Myanmar? Jenderal Myanmar salahkan Rohingya sebagai penyebab krisis Foto satelit HRW perlihatkan penghancuran rumah orang Rohingya di Myanmar

Ketika kesepakatan pemulangan awal ditandatangani pada November lalu, kelompok pegiat hak asasi manusia, Amnesty International, mengungkapkan keraguan bahwa yang berlangsung adalah pemulangan yang aman dan terhormat mengingat 'sistem aparteid masih tetap ada.'

Amnesty mengharapkan 'mereka yang tidak ingin pulang tidak sampai dipaksa untuk melakukannya.'

Rohingya merupakan umat minoritas beragama Muslim yang tidak diakui sebagai warga negara oleh pihak berwenang Myanmar, yang menganggapnya sebagai pendatang gelap dari Bangladesh.

Amerika Serikat dan PBB menyebut kekerasan atas mereka sebagai pembersihan etnis namun pemerintah Myanmar berulang kali membantah menganiaya etnis minoritas tersebut.

Menuju Sumber Berita