Realisasi Anggaran Pilkada Tanpa Kendala, Kemendagri Apresiasi Pemprov Sultra
Syarifuddin, Dirjend Keuangan Daerah Kemendagri
.CO.ID — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi terkait pendanaan pilkada serentak, Kamis (12/4/2018). Rapat digelar untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme alokasi dana APBD di pilkada. Serta melakukan langkah-langkah konkret dalam percepatan pencairan dana hibah untuk penyelenggaraan pilkada. “Kami minta masing-masing pemda yang akan menggelar Pilkada 2018 untuk segera merealisasikan belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu. Termasuk kepada institusi keamanan TNI-Polri sesuai aturan,” kata Syarifuddin, Dirjend Keuangan Daerah Kemendagri.
Ia mengungkapkan, kendala dalam pencairan dana pilkada terdapat pada mekanisme pencairan yang dilakukan secara bertahap. “Kendala penyaluran anggaran itu karena adanya pengaturan pencarian NPHD secara bertahap. Khusus untuk hibah pengamanan terdapat beberapa daerah yang menetapkan pentahapan pencairannya, sampai hari pencoblosan,” jelasnya.
Khusus di , Syarifuddin mengapresiasi kerja pemerintah provinsi (pemprov) . Menurutnya, dalam hal pencairan dana pilkada, sudah tidak mengalami kendala. “Kami apresiasi. Untuk sejauh ini belum ada masalah. Semua sudah dianggarkan,” katanya saat ditemui usai rakor. Hal senada diungkapkan Ketua KPU , Hidayatullah. Dia mengatakan, dalam hal pendanaan pilkada KPU sudah tidak ada masalah lagi. “Untuk persiapan semua sudah terencana, sampai dengan pemungutan dan perhitungan suara,” ungkapnya. Dia menambahkan, sampai saat ini belum ada kendala dan masih berjalan sesuai rencana. “Tak ada hambatan berarti. Saat ini tahapan terus berjalan. Terakhir kami akan membentuk KPPS untuk pilgub 2018,” pungkasnya. (b/yog)
Post a Comment