Golkar Harus Segera Gelar Munaslub
KENDARIPOS.CO.ID — Partai Golkar dinilai tidak perlu melakukan penunjukan pelaksana tugas sebagai pengganti posisi Ketua Umum Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi KTP-el di Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Sekjen Golkar Tubagus Ace Syadzily mengingatkan agar partainya segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menunjuk ketua umum yang baru.
“Seharusnya secepatnya dilaksanakan munaslub tanpa harus ada pelaksana tugas. Tinggal nanti rapat pleno tunjuk siapa ketua penyelenggara dan dia yang akan menghantarkan ke munaslub,” jelas Ace di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/11).
Dia menambahkan, jika munaslub segera dilaksanakan maka hal itu dapat membuat roda organisasi partai berjalan sesuai dengan fungsinya. “Yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya munas dilaksanakan secepatnya. Supaya organisasi bisa berjalan sesuai fungsinya,” demikian Ace.
Penunjukan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar masih jadi perdebatan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi menjelaskan perdebatan karena sebagaian anggota meminta agar penunjukan Plt dilakukan setelah ada hasil gugatan prapeadilan yang diajukan Setya Novanto terkait status tersangka dan penahanan KPK. Sebagian lagi, kata Bobby menginginkan agar Idrus disahkan sebagai Plt.
“Jadi agendanya hari ini, apakah mengesahkan surat Plt itu, berkembang ada yang minta semua keputusan menunggu sampai hasil Pra Peradilan keluar,” ujar Bobby saat ditemui disela rapat Pleno di gedung DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11).
Lebih lanjut, Bobby menjelaskan sejauh ini rapat pleno masih membahas usulan dari para peserta dan belum sampai pada keputusan mengesahkan Idrus Marham sebagai Plt. Selain itu, rapat baru menyampaikan surat keputusan Ketua Umum Novanto terkait penunjukan Idrus sebagai Plt. “Tadi ada surat yang dibacakan DPP bahwa ada surat keputusan penunjukan ini,” terang Bobby.
Sebelumnya Golkar memang pernah mengelar Rapat Pleno terkait status Novanto. Rapat Pleno yang berlangsung pada Selasa (18/7), menghasilkan tujuh keputusan.
Salah satunya, DPP menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, menugaskan Nurdin Halid selaku Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham, melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian, serta berkoordinasi dan melaporkannya kepada Setya Novanto. (nes/wah)
Post a Comment