Idrus Marham jadi menteri, 'solusi menang-menang Jokowi dan Golkar untuk 2019'

Idrus Marham jadi menteri, 'solusi menang-menang Jokowi dan Golkar untuk 2019'

Hak atas foto Biro Setpers Image caption Presiden Jokowi melantik Idrus Marham di Istana Negara, Rabu (17/01).

Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, menjadi Menteri Sosial dinilai merupakan ancang-ancangnya menghadapi Pilpres 2019.

Adapun, jabatan baru yang disandang Idrus disebut dapat memuluskan perombakan struktur pimpinan Golkar yang diwacanakan ketua umum baru mereka, Airlangga Hartanto.

Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Muhammad Asfar, menilai satu kursi tambahan untuk Golkar di Kabinet Kerja mengukuhkan kerja sama politik antara Jokowi dan partai beringin.

"Jokowi butuh partai lain untuk melengkapi NasDem, sehingga ketika bernegosiasi, dia punya posisi tawar kuat, termasuk dengan PDIP," kata Afsar saat dihubungi, Rabu (17/1).

Hak atas foto AFP Image caption Selama hampir tiga setengah tahun pemerintahannya, Presiden Jokowi telah tiga kali merombak kabinet.

Golkar kini memiliki tiga wakil di pemerintahan. Selain Idrus, terdapat Airlangga yang duduk sebagai Menteri Perindustrian dan Luhut Pandjaitan, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar yang menjabat Menko Kemaritiman.

Jumlah itu setara dengan perwakilan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabinet Kerja, tapi lebih sedikit dibandingkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memiliki lima kursi.

Dalam rapat pimpinan nasional Golkar, Desember 2017, Golkar menyatakan akan mengusung Jokowi dalam pilpres tahun depan.

Golkar merupakan partai kedua setelah NasDem yang mendeklarasikan dukungan itu untuk Jokowi.

Namun Jokowi tidak menyebut kepentingan politik itu saat ditanya alasan di balik penunjukan Idrus. "Ya karena cocok saja," ujarnya kepada pers di Istana Negara, Jakarta.

Hak atas foto GRANDYOS ZAFNA/DETIKCOM Image caption Airlangga Hartarto tetap menjabat menteri perindustrian meski berstatus Ketua Umum Golkar.

Dalam perombakan kabinet ini, Jokowi melanggar komitmennya bahwa menteri tidak boleh memegang jabatan lain di luar Kabinet Kerja. Ia menganggap rangkap jabatan berpotensi mengaburkan fokus kerja para menteri.

Terkait Airlangga yang berstatus orang nomor satu di Golkar dan tetap menduduki kursi menteri, Jokowi menyebut tidak ingin mengganti menteri yang memegang bidang rumit.

"Ini tinggal satu tahun. Kalau ditaruh orang baru, belajar paling enggak enam bulan, kalau nggak cepat, bisa setahun untuk menguasai itu," kata Jokowi.

Hak atas foto ROMEO GACAD/AFP Image caption Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum menyatakan secara tegas dukungan partainya untuk Jokowi pada Pilpres 2019.

Asfar mengatakan, meski tidak mendeklarasikan dukungan seperti Golkar dan NasDem, PDIP kemungkinan besar akan kembali mencalonkan Jokowi pada Pilpres 2019.

Akan tetapi, kata Asfar, belum ada jaminan PDIP akan memberikan dukungan itu kepada Jokowi. Ia menilai, kesepakatan yang tuntas dengan Golkar dapat meringankan langkah Jokowi.

"Perombakan kabinet ini antisipasi Jokowi seandainya tidak tercapai deal politik dengan PDIP. Dukungan PDIP kepada Jokowi sudah 99%, tapi ada 1% faktor yang memungkinkan kesepakatan itu gagal," tutur Asfar.

'Bersih-bersih Golkar'

Sementara itu, Asfar menilai penunjukan Idrus sebagai menteri merupakan bagian dari pembentukan citra baru Golkar di bawah Airlangga jelang pemilu 2019.

Meski tidak tersangkut persoalan hukum, Asfar menyebut sosok Idrus lekat dengan ketua umum Golkar sebelumnya, Setya Novanto, yang diduga berperan dalam korupsi proyek KTP elektronik.

"Dalam beberapa survei terakhir, elektabilitas Golkar menurun. Mereka harus menciptakan citra dan strategi baru," ujar Asfar.

Hak atas foto BBC INDONESIA Image caption Sejak Rapimnas Golkar, Desember 2017, Idrus mengaku legowo dicopot dari kursi sekretaris jenderal.

Dalam situs resmi partai beringin terpampang foto Airlangga dengan slogan 'Golkar Bersih, Golkar Bangkit'.

Usai dilantik menjadi pemimpin Golkar, Airlangga memang mengungkapkan rencananya memilih sekjen baru. Adapun, kala itu Idrus mengaku legowo menanggalkan jabatan itu.

"Saya tidak pernah minta harus menjadi ini. Dari dulu saya nggak pernah minta-minta," ujar Idrus kepada wartawan saat Rapimnas Golkar lalu.

'Moeldoko senjata Jokowi'

Di luar isu Idrus Marham, Jokowi juga menunjuk mantan Panglima TNI, Moeldoko, menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Sebelumnya penunjukkan ini, Moeldoko sempat menjadi perbincangan publik karena mewakili keluarga Jokowi dalam resepsi pernikahan Kahiyang Ayu, November lalu.

Asfar menilai Moeldoko dipersiapkan Jokowi untuk menghadapi kompetitor yang pernah berkarier di kemiliteran dan kepolisian, termasuk bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang disebut Partai Keadilan Sejahtera sebagai calon presiden potensial.

Hak atas foto Biro Setpers Image caption Moeldoko menjadi Kepala Kantor Staf Presiden, menggantikan Teten Masduki.

Merujuk konstelasi Pilkada 2018, kata Asfar, PDIP cenderung mengajukan kader partai jika petahana memiliki elektabilitas tinggi.

Jika tren itu berlanjut ke pilpres, Asfar menduga PDIP akan meminta jatah wakil presiden kepada Jokowi.

Tokoh yang dapat diajukan PDIP, menurutnya dapat berasal dari trah Soekarno dan sosok di luar partai yang memiliki kedekatan emosional dengan partai berlambang kepala banteng.

Selain keturunan Soekarno, Asfar menyebut Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan alias BG berpotensi diusung PDIP. Dalam konteks itu, ia menyebut Moeldoko dapat menjadi penguat daya tawar Jokowi.

"Kalau sama-sama di sektor keamanan, keberadaan Moeldoko bisa disebut sebagai antisipasi," tuturnya.

Menuju Sumber Berita