ZTE Bantah Tudingan Menjadi Mata-mata
Jakarta, Selular.ID – ZTE menegaskan bahwa mereka adalah mitra terpercaya bagi pelanggan di AS dan secara serius mengkhawatirkan cybersecurity. Pernyataan tersebut merupakan respon dari tudingan yang dilontarkan berbagai pihak di AS bahwa pejabat perusahaan menggunakan kehadirannya di negara tersebut untuk memata-matai AS.
Kantor berita China Xinhua mengutip seorang perwakilan perusahaan yang menyatakan bahwa ZTE bangga dengan inovasi dan keamanan produk di pasar AS, sambil menambahkan bahwa perusahaan selalu memprioritaskan keamanan dan kerahasiaan dunia maya dan selalu mematuhi hukum.
“Sebagai perusahaan publik, kami berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku di AS, bekerja sama dengan operator untuk melewati protokol pengujian yang ketat dan mematuhi standar bisnis tertinggi,” jelas perwakilan tersebut.
Komentar tersebut muncul saat kekhawatiran terus berkembang di AS mengenai ancaman yang dirasakan dari perusahaan teknologi China. Tak hanya terhadap ZTE namun juga sesama vendor peralatan China Huawei.
Reuters melaporkan pada awal ini, pakar mata-mata, akademisi dan bisnis telah menasihati sekaligus memperingatkan pemerintah AS bahwa China berusaha untuk mendapatkan akses ke teknologi dan kekayaan intelektual AS melalui perusahaan telekomunikasi.
Sebelumnya di awal bulan ini Senator Republik Tom Cotton dan Marco Rubio juga memperkenalkan undang-undang yang akan menghalangi pemerintah AS untuk membeli atau menyewakan peralatan telekomunikasi dari Huawei atau ZTE.
RUU tersebut didasarkan pada kekhawatiran terkait spionase, setelah mendapatkan laporan dari House of Intelligence Committee pada tahun 2012 lalu. Laporan ini menandai Huawei dan ZTE sebagai ancaman nasional.
Teknologi komersial Tiongkok dinilai sebagai kendaraan bagi pemerintah Tiongkok untuk memata-matai agensi federal Amerika Serikat, dan menyamarkan ancaman keamanan nasional tingkat tinggi.
Baca juga: ZTE Unjuk Solusi Tayangan Langsung Berbasis Virtual Reality
Selain itu, undang-undang tersebut juga memaparkan bahwa mengizinkan Huawei, ZTE, dan entitas terkait lain untuk mengakses komunikasi pemerintah Amerika Serikat mampu menghadirkan celah pengawasan bagi pemerintah Tiongkok ke dalam seluruh aspek kehidupan di negara yang dipimpin oleh Donald Trump tersebut.
Tak pelak, memanasnya isu ini mulai merugikan vendor China. Pada pergantian tahun lalu, dua operator AS, AT & T dan Verizon membatalkan rencana untuk menjual perangkat Mate 10 Pro besutan Huawei di negara tersebut sebagai tanggapan atas kekhawatiran pemerintah AS.
Sebuah laporan pemerintah juga baru-baru ini mengindikasikan bahwa AS mempertimbangkan untuk membangun jaringan 5G nasional untuk melindungi terhadap ancaman yang dirasakan dari China, walaupun rencana ini tidak mungkin sampai pada hasil yang harus dilakukan dari industri tersebut.
Huawei membalas tuduhan tersebut, dengan menyatakan bahwa potensi untuk menjual perangkatnya di AS masih tetap terbuka karena permintaan yang tinggi di pasar AS. ZTE juga kabarnya berencana merilis ponsel yang mampu mengantarkan layanan jaringan 5G di AS pada awal 2019.
Namun tuduhan menjadi mata-mata bagi pemerintah China selalu dibantah oleh ZTE dan Huawei. Di sisi lain, pemerintah AS pada 2017, menjatuhkan denda kepada ZTE sebesar USD 1 miliar karena melanggar sanksi perdagangan AS di Iran.
Post a Comment