Potensi Aspal Buton Dipromosikan
LAODE ALFIN/KENDARI POS
Suasana pertemuan antara Pemkab Buton dan perwakilan Pemkab Bogor, rabu (1/11)
KENDARIPOS.CO.ID — Jika dikelola maksimal, potensi aspal Buton sebenarnya dapat menjadi sumber kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kabupaten (Pemkab) Buton kini terus mengampanyekan sumber daya alam (SDA) tersebut agar dapat menjadi pilihan utama material aspal jalan di Indonesia. Hanya saja, upaya itu tidak mudah, karena harus bersaing dengan aspal minyak impor yang lebih diminati stake holder dalam negeri.
“Tetapi kami akan terus perjuangkan. Kami ingin aspal Buton bisa jadi tuan rumah di dalam negeri. Bicara kualitas maupun efektifitas harga, aspal Buton tidak kalah. Kendalanya hanya kemauan,” ujar Makmur, Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Buton di hadapan rombongan Pemkab Bogor yang melakukan studi banding di daerah itu, Rabu (11/10).
Sementara itu Rajulan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Buton menjelaskan, aspal daerah memang masih kalah saing di pasaran. Bukan karena harga maupun kualitas, tetapi karena belum adanya regulasi dari pemerintah pusat yang mengatur penggunaan aspal Buton secara wajib bagi seluruh daerah di Indonesia. “Misalnya, semua proyek jalan yang menggunakan DAK, itu belum dimasukkan penggunaan aspal Buton, hanya aspal minyak dan beton. Sehingga daerah menjadi khawatir kalau menggunakan aspal Buton, justru bisa jadi temuan,” jelasnya.
Regulasi itu yang tengah diperjuangkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jika saja proyek DAK bisa menggunakan aspal Buton, potensi rupiah yang bisa diraup daerah akan sangat melimpah. Rajulan memberi bocoran, impor aspal minyak nilainya mencapai Rp 130 triliun setahun. Jumlah itu jika digunakan untuk membeli aspal Buton, bisa jadi berkah luar biasa bagi masyarakat. “Mudah-mudahan 2018 nanti regulasi tersebut bisa ditetapkan melalui kementerian,” harap Rajulan.
Ketua rombongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor, Riana Herdiana mengaku tertarik dengan aspal Buton. Hanya saja, ia masih harus meninjau secara langsung tambang aspal sekaligus berkonsultasi terkait teknologi pemanfaatannya. Sebab diketahuinya selama ini, kendala penggunaan aspal Buton ada pada biayanya yang besar. “Tetapi mudah-mudahan setelah ini ada titik terang. Kami juga sepakat jika kalau ada material aspal dalam negeri, kenapa harus impor,” imbuhnya.
Selain memantau teknologi penggunaan aspal Buton murah, kunjungan 16 perwakilan Pemkab Bogor itu untuk melakukan studi banding rehabilitasi hutan pasca tambang. (b/m1)
Post a Comment